Sebagai langkah awal, TRC PPA Kaltim langsung memberikan pendampingan kepada para korban. Proses ini mencakup komunikasi dengan keluarga serta pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak guna menyusun gambaran kejadian secara utuh.
Upaya penanganan juga diperkuat melalui kerja sama dengan instansi terkait. TRC PPA berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan proses pendampingan berjalan sesuai prosedur.
Rina menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Seluruh informasi yang berkembang, termasuk isu yang menyebutkan kejadian berlangsung di lingkungan sekolah, masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut.
Menurutnya, ketelitian dalam memverifikasi fakta sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik serta menghindari dampak psikologis tambahan bagi korban yang masih rentan.
Di tengah perkembangan kasus, muncul pula kabar mengenai salah satu siswi yang diduga tetap mengikuti ujian meski dalam kondisi tertentu yang menjadi sorotan. Informasi ini pun masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Menanggapi hal tersebut, Rina menyampaikan bahwa keputusan terkait aktivitas pendidikan sepenuhnya berada di tangan pihak sekolah dan instansi pendidikan. Ia menekankan pentingnya menjaga hak anak untuk tetap mendapatkan akses belajar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DP3A Provinsi Kalimantan Timur, Anik Nurul Aini, memastikan bahwa pihaknya telah turun tangan dalam memberikan dukungan kepada korban.
