Samarinda, Topkaltim.com –Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan kebijakan pendidikan sebagai agenda utama dalam perencanaan keuangan daerah tahun 2026. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan keberlanjutan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa melalui penguatan program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah atau Gratispol.
Pada tahun anggaran mendatang, program tersebut mengalami perubahan signifikan. Bantuan yang sebelumnya hanya menyasar mahasiswa baru, kini diperluas untuk menjangkau seluruh mahasiswa aktif yang berasal dari Kalimantan Timur.
Perluasan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi, khususnya mereka yang berada di semester menengah hingga akhir.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pendidikan bagi generasi muda.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa yang memenuhi ketentuan administrasi berhak memperoleh pembiayaan Uang Kuliah Tunggal tanpa melihat semester yang sedang dijalani.
“Mulai 2026, pembiayaan UKT diberikan kepada seluruh mahasiswa Kaltim yang memenuhi syarat. Skema ini tidak lagi terbatas pada mahasiswa baru seperti tahun sebelumnya,” kata Sri Wahyuni, Sabtu (10/1/2026).
Saat ini, proses pendaftaran Gratispol telah dibuka sejak awal Januari. Bagi mahasiswa aktif pada semester dua hingga delapan, hari ini ditetapkan sebagai batas akhir pelengkapan dokumen.
Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari diploma, sarjana, pascasarjana, hingga pendidikan profesi dan spesialis.
Pemerintah daerah menyesuaikan durasi pembiayaan sesuai dengan masa studi pada masing-masing jenjang, sehingga bantuan dapat diberikan secara proporsional.
Sri menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada mahasiswa yang sedang berada di tengah proses akademik agar tidak terhambat persoalan ekonomi.
Di tengah kebijakan perluasan program, Pemprov Kaltim juga menghadapi tantangan penyesuaian fiskal akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, sektor pendidikan tetap dilindungi agar tidak terdampak pemangkasan. Sejumlah kegiatan nonprioritas harus disesuaikan demi menjaga keseimbangan anggaran.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengurangan kuota pada program perjalanan religi atau umrah gratis yang selama ini dibiayai APBD.
Langkah efisiensi tersebut diarahkan agar alokasi anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan yang bersifat mendasar dan menyentuh kepentingan publik secara luas.
Sri menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan kemandirian keuangan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memastikan program prioritas, termasuk Gratispol, tetap berkelanjutan di tengah dinamika anggaran nasional.(DFA)
