“Hutan alami di kawasan inti pemerintahan sudah hampir tidak ada. Area tersebut telah diubah menjadi HTI, yang meskipun berbeda dari hutan alami, tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” tegas Rio.
Alih fungsi lahan ini tidak hanya merusak tutupan hijau yang berfungsi sebagai penyerap air alami, tetapi juga mengurangi habitat satwa liar yang bergantung pada hutan-hutan di sekitar kawasan IKN. Akibatnya, risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan degradasi tanah semakin tinggi.
Selain itu, Greenpeace menyoroti dampak sosial dari pembangunan megaproyek ini. Banyak komunitas lokal di sekitar kawasan IKN kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Konflik lahan dan ketimpangan ekonomi semakin meningkat seiring berjalannya pembangunan yang masif.
Pembangunan IKN juga berhadapan dengan tantangan besar akibat perubahan iklim yang kian nyata. Kalimantan, yang selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, kini berada di titik kritis akibat deforestasi dan eksploitasi lahan untuk kepentingan industri dan pembangunan infrastruktur.
Rio menekankan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan IKN. Tanpa adanya kajian yang matang dan transparan, megaproyek ini hanya akan meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang sulit diperbaiki di masa depan.
“Dampak perubahan iklim semakin terasa. Jika pembangunan IKN dilakukan tanpa mitigasi yang tepat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan sekitar, tetapi juga oleh penduduk yang tinggal di kawasan ini,” tambah Rio.
