Greenpeace mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit lingkungan dan menyusun dokumen komprehensif terkait daya dukung dan daya tampung kawasan IKN. Proses ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar lingkungan, akademisi, serta komunitas lokal yang terdampak langsung oleh proyek ini.
Selain itu, Greenpeace juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembangunan IKN.
Publik berhak mengetahui sejauh mana pemerintah telah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam mewujudkan megaproyek ini.
Ambisi membangun Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan Indonesia tentu tidak salah. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat terhadap prinsip keberlanjutan, megaproyek ini justru berisiko menjadi bencana ekologis dan sosial yang sulit dipulihkan.
Seruan Greenpeace bukanlah upaya untuk menghambat pembangunan, melainkan panggilan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.
Kini, bola berada di tangan pemerintah. Apakah pembangunan IKN akan terus dipacu dengan segala risiko yang mengintai, atau akan dihentikan sementara demi menata ulang fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan? Hanya waktu yang akan menjawab. (REN)
